Sabtu, 23 Agustus 2014

Kabupaten Maros "Maros Lebih Baik"




Profil
Nama Resmi                          : Kabupaten Maros
Ibukota                                   : Maros
Provinsi                                  : Sulawesi Selatan
Batas Wilayah                      
Utara                          : Kabupaten Pangkep
Selatan                        : Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
Barat                          : Selat Makassar.
Timur                         : Kabupaten Gowa dan Bone
Luas Wilayah                         : 1.619,12 Km2
Jumlah Penduduk                 : 426.232 Jiwa
 Wilayah Administrasi          : Kecamatan: 14, Kelurahan: 23, Desa: 80




Daftar Kecamatan di wilayah Kab. Maros


Profil Bupati dan Wakil Bupati  Kabupaten Maros



Biodata
Nama : Ir. H. M. Hatta Rahman, MM
Tempat dan tanggal lahir : Maros, 09 September 1966
Alamat tempat tinggal : Jl. Bougenville Blok D1-D3 Maros
Agama : Islam
Riwayat Pendidikan
SD Muhammadiyah Maros, Tahun 1979
SMP Negeri I Maros, Tahun 1982
SMA Negeri I Maros, Tahun 1985
UNHAS Fakultas Teknik Sipil, Tahun 1990
UMI Program Magister Managemen Makassar 2009 
Pengalaman Organisasi
  • Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Maros, Tahun 1999 – sekarang
  • Ketua DPD Partai Amanat Nasional Maros, Tahun 2002 – sekarang
  • Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maros, Tahun 1997
  • Wakil Ketua Umum Askumindo Sul-Sel (2003-2006)
  • Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kadin Sul-Sel (2009-sekarang)
  • Ketua Kharisma Kawula Muda Maros (KKMM)
  • Dewan Pertimbangan Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (HPPMI) Maros
  • Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Maros (sekarang)
Prestasi/Pengalaman Pekerjaan
  • Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros (2004-2009 & 2009-2014)
  • Koordinator Pembangunan Masjid Almarkas Al Islami Kab.Maros (2002-2004)
  • Koordinator Pembangunan Kantor Bupati Kab.Maros (2001-2003)
  • Direktur Utama PT. Megah Mustika Mitra Mandiri (1995-2004)
  • Direktur CV. Mitra Utama (1993-2004)
  • Pengusaha Teladan Kabupaten Maros tahun 2002
  • Siswa Teladan Kabupaten Maros tahun 1985
  • Alumni terbaik Fakultas Teknik Unhas tahun 1990




Biodata

Nama :  Drs. H. A. Harmil Mattotorang, MM
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 31 Mei 1955
Alamat tempat tinggal : Jl. Cemara No. 12 Maros
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

SD No. 1 Maros, Tahun 1967
SMP Negeri I Maros, Tahun 1970
SMA Negeri I Maros, Tahun 1973
Akademi Pajak (D3) Makassar, 1982
STIA LAN RI Makassar, 1987
STIEM (S2) Makassar, 2004

Pengalaman Pekerjaan

Kabag Keuangan Maros (1993-1997)
Asisten Administrasi Maros (1997-2000)
Kepala Dispenda Maros (2000-2001)
Kepala Kantor Pengelola Bandara & Bantimurung (2001)
Kepala BKD (2001-2002)
Kepala Dispenda Maros (2002-2009)
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Maros (2009-2010)

Prestasi Pekerjaan

SATYA LANCANA KARYA SATYA 20 tahun (2001)
SATYA LANCANA KARYA SATYA 30 tahun (2007)



Arti Logo
1.      Dasar dari lambang yang berbentuk PERISAI menggambarkan keuletan, ketangkasan dan kejujuran.
2.      BAJAK (Rikkala atau Pajeko) menggambarkan kehidupan masyarakat yang berorientasi pada bidang pertanian.
3.      KERIS TERHUNUS yang pangkalnya bertuliskan MAROS menggambarkan sifat patriotik rakyat.
4.      GUNUNG melambangkan keagungan dan air melambangkan pengairan serta daerah wisata.
5.      RANTAI MELINGKAR BERMATA 29 menggambarkan kekuatan dan persatuan rakyat.
6.      17 BUAH PADI dan 4 KUNTUM BUNGA KEMIRI dan 5 HELAI DAUNNYA berada diatas sayap berbulu delapan mengingatkan kita terhadap detik proklamasi 17-8-1945.
7.      HURUF LONTARA’ menggambarkan dari tiga persekutuan masyarakat hukum adat.


Sejarah
Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politikterletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari gegrafis wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan dihubhungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.
Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.
          Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerjaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.
Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdelling dengan 16 buah distrik, masing-masing :



1.
Distrik Turikale
Dipimpin oleh Karaeng
2.
Distrik Marusu
Dipimpin oleh Karaeng
3.
Distrik Simbang
Dipimpin oleh Karaeng
4.
Distrik Bontoa
Dipimpin oleh Karaeng
5.
Distrik Lau’
Dipimpin oleh Karaeng
6.
Distrik Tanralili
Dipimpin oleh Karaeng
7.
Distrik Sudiang
Dipimpin oleh Gelarang
8.
Distrik Moncongloe
Dipimpin oleh Gelarang
9.
Distrik Bira
Dipimpin oleh Gelarang
10.
Distrik Biringkanaya
Dipimpin oleh Gelarang
11.
Distrik Mallawa
Dipimpin oleh Arung
12.
Distrik Camba
Dipimpin oleh Arung
13.
Distrik Cendrana
Dipimpin oleh Arung
14.
Distrik Laiya
Dipimpin oleh Arung
15.
Distrik Wanua Waru
Dipimpin oleh Arung
16.
Distrik Gantarang Matinggi
Dipimpin oleh Arung
         
 Ke enam belas distrik diatas merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujungpandang (Ujungpandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an. 
          Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 (tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan wilayah. Disampin itu, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasajn Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.
          Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945).
          Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum berdirinya Kabupaten Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan termasuk didalamnya adalah Kabupaten Maros yang meliputi gabungan tiga persekutuan adat. Setelah terbentuknya Maros sebagai wilayah administrasi kabupaten dari tahun 1960 sampai sekarang, telah dipimpin oleh 11 (sebelas) Bupati Kepala Daerah.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)